Pemkab Anggap Perubahan Masih Wajar

Maswandi 14 Desember 2016 03:01:28 WIB

TANJUNG – Perubahan sejumlah angka KUA-PPAS dalam RAPBD 2017 merupakan hal yang wajar. Ini disampaikan Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin dalam rapat paripurna dengan agenda jawaban kepala daerah atas pandangan fraksi di kantor DPRD, kemarin (9/12).

Menurutnya,  pagu anggaran pada KUA-PPAS masih bersifat indikatif dan akan terkoreksi pada penyusunan RKA SKPD. Sehingga angka-angka pada KUA-PPAS memungkinkan untuk berubah. Termasuk setelah adanya verifikasi terhadap RKA SKPD. Tentunya akan terjadi perubahan juga pada RAPBD.

Terkait perbedaan atau tidak sinkronnya KUA-PPAS dengan RAPBD, Sarifudin menjelaskan, peningkatan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 8 miliar lebih disebabkan peningkatan proyeksi pendapatan lain-lain PAD yang sah.

Peningkatan ini berasal dari pendapatan jasa layanan umum BLUD di RSUD Tanjung yang meningkat sebesar Rp 4,5 miliar dan pendapatan kapitasi layanan kesehatan di Dinas Kesehatan yang meningkat sebesar Rp 3,6 miliar lebih.

Kemudian, peningkatan belanja daerah sebesar Rp 14 miliar lebih. Secara pokok penambahan belanja pada RSUD yang bersumber dari pendapatan jasa layanan umum BLUD. Sedangkan, proyeksi nilai belanja termasuk belanja pegawai pada belanja tidak langsung didapatkan setelah RKA disusun masing-masing SKPD. Sehingga terdapat perbedaan antara pagu pada KUA-PPAS dengan RAPBD.

Bahkan APBD pun masih merupakan rencana pendapatan dan rencana belanja sehingga terdapat ruang di perubahan APBD untuk terjadinya perubahan pendapatan maupun perubahan belanja.

Selanjutnya, belanja bansos yang nilainya Rp 9 miliar terdiri dari bansos rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan insidentil sebesar Rp 1,5 miliar. Sementara bantuan untuk tempat ibadah dan lain-lain dianggarkan pada belanja hibah.

Terkait peningkatan belanja langsung sebesar Rp 19 miliar lebih, untuk belanja RSUD yang bersumber dari pendapatan jasa layanan BLUD dengan niilai sebesar Rp 21 miliar pada KUA-PPAS belum dituangkan dalam rencana belanja RSUD. Ini mengingat regulasi alokasi dari pemerintah pusat diterima setelah pembahasan KUA-PPAS. “Perubahan adalah hal wajar karena kepastian rencana belanja didapatkan setelah penyusunan RKA oleh masing-masing SKPD dan diverifikasi oleh tim anggaran,” pungkasnya. (puj/r7)

Sumber: http://www.lombokpost.net/2016/12/10/pemkab-anggap-perubahan-masih-wajar/

Komentar atas Pemkab Anggap Perubahan Masih Wajar

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Komentar
 

Layanan Mandiri


Silakan datang / hubungi perangkat untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukkan NIK dan PIN!

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Pengunjung

Lokasi Sigar Penjalin

tampilkan dalam peta lebih besar